Pengenalan Kepabeanan

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat  agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas    lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.  Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barangyang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada umumnya, Kepabeanan meliputi kegiatan impor dan ekspor serta pemungutan atas bea masuk dan bea keluar. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea keluar  adalah  pungutan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  yang dikenakan terhadap barang ekspor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materi terkait Kepabeanan (Klik Tautan Dibawah Ini)

Nilai Pabean

Manifest

TPS Online

Pelintas Batas

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

Penundaan Pembayaran Utang

Percepatan Perizinan Kepaebanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Impor Ekspor Pelintas Batas

By Bea Cukai Meulaboh| 28 Juli 2017 |